Kemenparekraf Dukung Percepatan Pengembangan Daerah Super Prioritas Provinsi Sulawesi Utara

0
2266

JAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPARDA) Provinsi Sulawesi Utara 2022-2025 di Gedung Kementerian Pariwisata Jl. Kimia. Kedatangan tim Pansus DPRD tersebut pun disambut hangat oleh Direktur Pengembangan Destinasi II, Wawan Gunawan.

“Kemenparekraf mengapresiasi langkah Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan RIPPARDA, sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam mengambil peran untuk pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara.” , ucap Wawan.

Ketua Pansus, Julius Jems beserta jajarannya yang turut hadir pula dalam pertemuan tersebut Herol Kaawoh selaku Sekretaris Pansus, Perwakilan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Sjenny Kalangi, Arthur Kotambunan dan Johny Panambunan yang didampingi oleh Henry Kaitjily selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara beserta perwakilan Disparprov Sulut Roy Sarionsong dan Jocelien Makalew bermaksud menggali informasi lebih mendalam mengenai Destinasi Super Prioritas (DSP), program-program terkait DSP dari Kemenparekraf sehubungan dengan sedang disusunnya RIPPARDA Provinsi Sulawesi Utara oleh tim Panitia Khusus, serta mengutarakan keresahan mengenai perkembangan Likupang.

“Pansus berencana menyelesaikan susunan RIPPARDA dalam 3-4 bulan ke depan, oleh karena itu, kedatangan kami ke Kemenparekraf guna mengetahui program-program kepariwisataan yang ada”, ucap Jems.

Lebih lanjut, Henry Kaitjily, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara menambahkan bahwa sektor pariwisata penting bagi perekonomian.

“Pariwisata menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Tim Pansus saat ini sangat serius dan kritis. Selain menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, akan disusun juga Rencana Pembangunan Induk Pembangunan Ekonomi Kreatif. Sedangkan, mengenai destinasi, DSP Likupang mendapat bantuan dari swasta, tidak seperti DSP lainnya yang mendapat dukungan dari BUMN, sehingga progressnya cenderung lebih lambat dibandingkan DSP lainnya. ”, ujarnya.

Kemenparekraf menyampaikan mengenai pentingnya memiliki pemahaman konsep yang sama terkait percepatan pemulihan pariwisata. RIPPARDA menjadi salah satu upaya menggiring percepatan pemulihan kepariwisataan daerah dan digunakan sebagai syarat memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Bappenas. Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi yang sangat besar untuk sektor pariwisatanya. Hal ini dapat dilihat dari keanekaragaman daya tarik yang dimiliki oleh daerah tersebut. Komitmen daerah terhadap pengembangan destinasi adalah yang utama.

“RIPPARDA dan RIPPARNAS harus selaras. Kami berharap daerah Sulawesi Utara siap, komitmen, dan dapat menangkap peluang dengan adanya Daerah Super Prioritas Likupang di Provinsi Sulawesi Utara. Tentunya para wisatawan tidak akan berkunjung ke Likupang saja, namun juga ke kota dan kabupaten lain di sekitar Likupang. Maka dari itu, sangat diperlukan juga pengembangan serta fokus terhadap daerah-daerah sekitarnya, seperti Bitung yang memiliki destinasi Selat Lembeh”, ucap Wawan Gunawan, Direktur Pengembangan Destinasi II.

Koordinator Area III Direktorat Pengembangan Destinasi II, Agus Suprihastono, menambahkan, “RIPPARDA sebagai acuan dalam pembangunan pariwisata Sulawesi Utara berkelanjutan sehingga tidak terpengaruh oleh pergantian kebijakan karena adanya pergantian pemimpin. Perlu menuangkan empat unsur pengembangan destinasi pariwisata seperti pemasaran, industri, kelembagaan, ditambah dengan ekonomi kreatif di dalamnya.”

Diakhir kegiatan, Henry Kaitjily, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf.

“Terima kasih untuk waktu dan sharing penguatan pengembangan destinasi pariwisata dalam rangka memperkaya dan mempertajam konten Rencana Pembangunan Induk Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara.”, ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here