Akselerasi Kostratani, Kementan Perkuat Posisi Korporasi Pertanian di Kabupaten Bandung

0
18

BANDUNG – Konsep korporasi pertanian Kabupaten Bandung terus mengalami penguatan. Salah satu media pengungkitnya melalui akselerasi Kostratani. Digulirkan Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), format korporasi pertanian menjadi solusi atas minimnya lahan petani. Harapannya, hasil pertanian optimal seiring efisiensi produksi yang dilakukan.

Penguatan konsep korporasi pertanian Kabupaten Bandung digaungkan di BPP Cimaung, Kabupaten Bandung. Diakselerasi dalam sosialisasi Kostratani, korporasi pertanian menjadi jembatan efisiensi produksi untuk mendapat hasil yang lebih optimal.

“Konsep korporasi pertanian harus dikembangkan petani, termasuk di Kabupaten Bandung. Konsepnya ideal, khususnya untuk menjawab masalah ketersediaan lahan. Guna menghadirkan skala ekonomi yang kompetitif, semua harus dilakukan bersama,” ungkap Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi, Senin (8/3).

Korporasi pertanian menjadi formulasi ideal yang diterapkan. Apalagi, rata-rata kepemilikan lahan para petani tidak lebih dari 0,3 Hektar/Orang. Untuk skala nasional, rata-rata kepemilikan lahan berada pada rentang 0,3 Hektar/Orang hingga 0,5 Hektar/Orang. Artinya, luasan lahan ini punya potensi keuntungan kecil bila dikerjakan sendiri. Efisiensinya bisa jadi bias, apalagi bisa konsep mekanisasi diterapkan penuh.

“Kalau korporasi pertanian diterapkan, hasilnya akan berbeda. Menjadi lebih maksimal. Pengerjaannya juga bisa dilakukan secara mekanik. Kalau lahan kecil dikorporasi akan menjadi luas dan tidak akan rugi kalau dimekanisasi. Efisiensinya lebih tinggi karena hemat waktu dan biaya,” terang Dedi lagi.

Mendorong korporasi pertanian di Kabupaten Bandung, konsep ini juga mengajak petani agar memiliki badan hukum. Bentuknya bisa koperasi, Badan Usaha Milik Petani, Usaha Dagang, hingga Perseroan Terbatas. Adapun slot modalnya sebagian besar dimiliki petani sehingga menaikan daya tawar atas jenis produk yang dihasilkan.

Sebagai gambaran, konsep badan hukum koperasi bisa didirikan oleh basic petani/Gapoktan/Kelompok Tani. Tahap berikutnya membentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan pengurus terdiri Dewan Komisaris dan Direksi. Investasinya ditanam melalui saham. Untuk basic BUMDes lalu mengembangkan koperasi BUMDes, lalu tahap berikutnya juga sama.

“Konsep korporasi menjadi jawaban untuk menaikan efisiensi produksi pertanian. Kami tentu saja akan mengembangkan konsep ini di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Apalagi, penjelasan dari Kementan sudah sangat jelas. Kami gembira karena Kementan juga mendorong korporasi pertanian di sini,” jelas Kadis Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran.

Menjadi motor bisnis petani, konsep korporasi memiliki fungsi beragam. Untuk petani menjual hasil dalam bentuk primer kepada koperasi/PT. Setelah dilakukan pengolahan, koperasi menjual produknya kepada korporasi petani/PT. Selain itu, konsep korporasi memungkinkan petani/badan hukum lainnya punya potensi mengembangkan konsep kemitraan strategis (perbankan, swasta, dan lainnya).

“Melalui korporasi, pertanian di Kabupaten Bandung akan semakin kuat dan solid. Produktivitasnya pada ujungnya tentu akan naik. Ke depan, kami akan intensifkan komunikasi untuk mendorong konsep korporasi agar segera berjalan,” tutup Tisna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here