Pengprov PBSI Sumut Desak Musprov Ulang

0
47

Pengprov PBSI Sumut Desak Musprov Ulang

Jakarta,

Pengurus Provinsi PBSI Sumut mendesak Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) untuk segera melaksanakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) ulang sesuai putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Desakkan tersebut dilontarkan Datuk Selamat Ferry, Ketua Umum Pengprov PBSI Sumut Terpilih hasil Musprovlub di Medan, 2-3 Februari 2018. Datuk Selamat Ferry terpilih setelah berhasil meraup suara terbanyak 16 suara berbanding 10 suara dengan pesaingnya Suripno Ngadimin. Namun belakangan hasil Musprovlub yang memilih Datuk Selamat Ferry sebagai Ketua Umum PBSI Sumut masa bakti 2018-2022 dibatalkan oleh PP PBSI. Setelah membatalkan kepengurus pimpinan Datuk Selamat Ferry, PP PBSI malah menetapkan Suripno Ngadimin selaku Ketua Umum PBSI Sumut dengan SK Nomor: SKEP/047/4.2.2/V/2018.

Tidak terima dengan keputusan yang membatalkan kepengurusannya, Datuk Selamat Ferry dengan jajarannya kemudian mengajukan gugatan ke BAORI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami hanya ingin keadilan,” tandas Datuk Selamat Ferry yang didampingi dua kuasa hukumnya Juliandi SH dan Masri Harahap kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/1).

“Kalau saya berpesan kepada PP PBSI hormatilah keputusan hukum yang telah dibuat oleh BAORI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hormati juga anggaran dasar dan angaran rumah tangga yang telah diputuskan di Munas sebelumnya. Kita tidak perlu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ikutilah aturan sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar PBSI bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan khususnya untuk pembinaan atlet ke depan,” imbuhnya.

Menurut Datuk, Musprovlub ulang merupakan langkah paling obyektif untuk mengakhiri persoalan organisasi yang membelit Pengrov PBSI Sumut.

“Biar fair PP PBSI harus melaksanakan Musprovlub ulang. Untuk memilih sosok ketua yang lebih perduli dengan situasi dan kondisi yang sekarang,” ujar Datuk.

Pada kesempatan yang sama, kuasa hukum Pengprov PBSI Sumut hasil Munas Medan, Juliandi SH mempertanyakan itikad baik PP PBSI terhadap putusan BAORI No 05/P.BAORI/V/2018 tanggal 9 Agustus 2018 yang memerintahkan memerintahkan untuk melaksanakan Musprovlub ulang selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan yang dikeluarkan.

“Sebagai organisasi pusat PP PBSI harusnya mengayomi memberikan contoh yang baik kepada Pengprov dan seluruh insan bulutangkis nasional. Menghormati aturan dan hukum serta melaksanakan putusan BAORI dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mana itikad baiknya, sudah lewat 60 hari tetapi PP PBSI belum juga melaksanakan Musprovlub ulang PBSI Sumut,” kata Juliandi.

“Putusan BAORI ini merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kepada pihak yang berperkara. Jadi tidak logis dan berdasar kalau ada pihak yang menyatakan akan mengevaluasi putusan-putusan BAORI yang dibuat di era kepemimpinan Ketua BAORI sebelumnya yang dijabat oleh Sudirman,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here