Korupsi E-KTP, Jokowi : Jika Puan dan Pramono Terlibat Harus diproses secara Hukum

0
296
Korupsi E-KTP, Jokowi : Jika Puan dan Pramono Terlibat Harus diproses secara Hukum/foto istimewa

Liputan1.com-Korupsi E-KTP, Jokowi : Jika Puan dan Pramono Terlibat Harus diproses secara Hukum

Pernyataan mengejutkan muncul saat Setya Novanto, terdakwa korupsi e-KTP menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung Kecipratan Uang E-KTP. Pernyataan Setya Novanto ini muncul saat menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (22/3).

Menanggapi persoalan tersebut, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Jika ada bukti dan fakta hukum atas tudingan tersebut, harus diproses secara hukum.

“Negara kita ini negara hukum. Ya. Negara kita ini negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum, ada fakta-fakta hukum, ya diproses saja,” kata Jokowi di kantor Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (23/3/2018).

Jika memang terlibat, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung, harus berani bertanggung jawab. “Dan semua memang harus berani bertanggung jawab,” tambah Jokowi.

Jokowi kembali menegaskan sikap tanggung jawab itu harus ditunjukkan jika keduanya terlibat berdasarkan fakta hukum yang kuat. “Dengan catatan tadi, ada fakta-fakta hukum, ada bukti-bukti yang kuat,” ujar Jokowi.

Baca juga: Bantah Tuduhan Novanto, Pramono: Saya Siap Dikonfrontasi

Sebelumnya, Novanto menyebut adanya aliran uang proyek e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono. Masing-masing disebut menerima USD 500 ribu.

Uang tersebut diberikan oleh Made Oka, yang merupakan orang kepercayaan Novanto. Puan saat itu berstatus Ketua F-PDIP dan Pramono Wakil Ketua DPR dari F-PDIP.

“Oka menyampaikan dia menyerahkan uang ke Dewan, saya tanya, ‘Wah untuk siapa?’ Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, waktu itu ada Andi untuk Puan Maharani 500 ribu dan Pramono 500 ribu dolar,” ujar Novanto ketika menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (23/3).
(jor/tor)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here