PK Ahok Bisa Dimentahkan Mahkamah Agung

0
131

Langkah Peninjauan Kembali (PK) perkara kasus penodaan agama yang diambil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terancam dimentahkan Mahkamah Agung (MA).

Ahok naik PK tanpa disertai novum atau bukti baru.

Pakar hukum pidana asal Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda mengatakan berkas PK yang diajukan oleh seorang terpidana tanpa ada novum atau bukti baru akan dikabulkan majelis hakim MA.

“Karena enggak ada novum, ya enggak ada PK lah. PK itu jalan masuknya novum. Enggak ada PK yang dikabulkan cuma karena alasan yang lain, semua PK yang dikabulkan karena ada novum,” kata Chairul seperti dikutip dari CNN Indonesia.com , Rabu (7 / 3).

Novum menjadi salah satu syarat pengajuan PK sewa dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MA.

Dalam berkas PK yang telah diterima MA, Ahok lewat kuasa hukumnya hanya singgah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung atas kasus ujaran kebencian bernuansa SARA dengan terdakwa Buni Yani dan kekeliruan dari majelis hakim yang menjatuhkan vonis terhadap Ahok.

Chairul menilai putusan perkara Buni Yani yang dilampirkan dalam memori PK Ahok tidak bisa dijadikan novum karena belum berkekuatan hukum lantaran yang bersangkutan mengajukan banding.

“Kan, Buni Yani mengajukan banding. Jadi sia-sia itu dijadikan bukti,” tuturnya.

Sementara itu, lanjut Chairul soal penilaian kekeliruan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dipersiapkan perkara Ahok juga tak bisa dijadikan alat bukti baru.

Chairul menyatakan untuk menilai putusan majelis hakim yang memvonis Ahok dua tahun penjara itu keliru atau khilaf, harus diuji di pengadilan dan dengan bukti baru.

“Yang bisa menyatakan khilaf itu tingkat pengadilan berikutnya, enggak bisa orang di luar pengadilan,” kata dia.

Oleh karena itu, Chairul menilai langkah Ahok naik PK atas perkara penodaan agama yang menjerat dirinya itu, sia-sia. Chairul menyebut bila proses persidangan berjalan normal, PK Ahok dapat dipastikan tak dikabulkan majelis hakim MA.

“Kalau normal-normal saja menurut hukum, sia-sia. Cuma, kan Ahok banyak pendukungnya, bisa jadi ada hal luar biasa, mana tahu,” tuturnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai sah-sah saja bila pemohon naik PK, dalam hal ini kuasa hukum Ahok dikurangi ada kekeliruan majelis hakim PN Jakarta Utara.

Menurut Fickar, yang terpenting adalah argumen yang dibangun kuasa hukum Ahok harus berhubungan dengan pokok perkara penodaan agama.

“Argumen apapun yang dibangun pemohon PK untuk tambahan ada kekhilafan hakim boleh-boleh saja, sama sama tidak ada larangan. Logikanya harus berhubungan dengan pokok perkaranya,” ujarnya.

Dia bilang majelis hakim punya kebebasan untuk menilai berkas-berkas yang dilampirkan dalam memori PK Ahok. Untuk itu, Fickar meminta semua pihak untuk menunggu proses PK Ahok yang sudah masuk MA.

“Menurut saya majelis hakim punya kebebasan untuk menafsir dalam penilaian alat bukti yang menimbulkan keyakinannya yaitu seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana,” kata dia.

Memori PK Ahok telah diterima MA dari PN Jakarta Utara pada Selasa (6/3). Saat ini, berkas PK Ahok telah dilimpahkan ke panitera muda pidana. Pemeriksaan berkas PK selanjutnya akan diproses untuk penunjukan hakim.

Humas PN Jakarta Utara Jootje Sampaleng sebelumnya menyatakan pengajuan PK Ahok itu dipastikan tanpa novum.

Ahok divonis penjara dua tahun oleh PN Jakarta Utara pada 9 Mei 2017 atas kasus penodaan agama. Dia langsung ditahan meski sempat banding.

Ahok saat ini sedang menjalani kurungan penjara di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here