BPK Pastikan Pemeriksaan Alutsista Sudah Dilakukan Sesuai Prosedur

0
390
Istimewa

LIPUTAN1.COM, JAKARTA-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membantah informasi yang beredar terkait adanya larangan audit atau pemeriksaan terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI oleh Kementerian Pertahanan maupun Panglima TNI.

“Terkait akses kepada BPK untuk melakukan audit terhadap Kemenhan dan organisasinya, Menhan dan Panglima TNI tidak pernah menghalangi BPK melakukan pemeriksaan,” kata Anggota I BPK Agung Firman Sampurna saat jumpa pers di Kantor BPK, Jakarta, Kamis(12/10).

BPK sendiri, lanjut Agung, telah melakukan 27 pemeriksaan yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu sejak 2007 hingga 2017. Akan tetapi selama rentang waktu tersebut tidak pernah ada larangan dari Menhan atau Panglima TNI terhadap BPK.

Pun demikian, pihaknya mengakui selama pemeriksaan memang ada sedikit hambatan terkait dokumen pemeriksaan terhadap satu akun yang dipilih BPK.

“Namun hambatan tersebut bisa diselesaikan,” kata Agung.

Sebelumnya, Anggota BPK Harry Azhar Azis beberapa waktu lalu di Istana Negara mengatakan, BPK sama sekali tidak diperkenankan mengaudit pengadaan alutsista yang nilainya sekitar Rp23 triliun. Hal ini untuk menghindari opini Tidak Memberikan Pendapat atau “disclaimer” terhadap auditor BPK yang memeriksa aset negara.

Saat ini BPK masih melakukan audit alutsista yang dipimpin oleh Anggota I Agung Firman Sampurna. Pembentukan tim itu salah satunya ditujukan untuk memeriksa pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101.

Agung mengatakan audit alutsista tidak hanya meliputi pembelian helikopter Agusta Westland 101, tapi seluruh pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan yang menurut penilaian BPK berisiko tinggi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here