Saksi KPK Minta Perlindungan LPSK

0
407
Istimewa

LIPUTAN1.COM, JAKARTA-Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan ada 46 saksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang  minta dilindungi.

“Sampai sekarang ada kurang lebih 46, ini khusus untuk kasus yang ditangani oleh KPK. Tetapi untuk kasus keseluruhan beberapa tahun terakhir ini sudah sekitar 200-an lebih, jadi sudah cukup banyak saksi yang kami lindungi,” kata Haris di gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Haris mengatakan, umumnya, saksi yang meminta perlindungan itu dilatarbelakangi oleh  adanya teror dan juga kekawatiran  akan berbagai hal termasuk  tuntutan balik.

“Biasanya salah satu senjata yang digunakan oleh pihak pelaku korupsi adalah tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah yang ditujukan kepada pelapor atau saksi. Ini salah satu juga yang perlu kami pastikan bahwa mereka aman mereka tidak mengalami tuntutan,” tuturnya.

Namun, dari  46 saksi itu, tidak ada yang  terkait kasus E-KTP.

“Sampai sekarang belum ada (saksi terkait e-KTP yang dilindungi LPSK),” imbuh Abdul.

Sejauh  ini LPSK  memberikan perlindungan kepada lebih dari 200 saksi yang hampir semuanya terkait kasus korupsi.

“Tetapi untuk kasus keseluruhan beberapa tahun terakhir ini sudah sekitar 200-an lebih, jadi sudah cukup banyak saksi yang kita .. saksi kasus korupsi yang kita lindungi,” ucap Abdul.

Bentuk perlindungan saksi yang diberikan oleh LPSK  bukan terbatas pada perlindungan fisik semata, tetapi juga perlindungan hukum.

“Nah perlindungan fisik tentunya masalah mereka dari berbagai serangan fisik tetapi yang tidak kalah penting adalah perlindungan secara hukum karena mereka terlindungi secara fisik tetapi tahu-tahu nanti dilaporkan balik dan dijadikan sebagai tersangka,” ujarnya.

Dia mengatakan jika selama ini perlindungan lebih kepada saksi dan pelapor, maka nantinya LPSK juga akan memberikan perlindungan kepada seorang yang menjadi “justice collaborator” (tersangka bukan pelaku utama yang menjadi saksi untuk membongkar kasus).

“Ini ke depan bukan hanya saksi dan pelapor tetapi juga ‘justice collaborator’ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di mana subjek yang dilindungi juga ahli dan juga “justice colllabolator”,” ucap Haris.

Dalam kesempatan itu, KPK dan LPSK juga akan memperpanjang Nota Kesepahaman (MoU) terkait perlindungan saksi.

“Kami pimpinan dari LPSK diterima oleh empat pimpinan KPK dalam rangka membicarakan kerja sama. Kerja samanya sebenarnya sudah berlangsung lama, sejak 2010 namun untuk perpanjangan MoU karena faktor kesibukan masing-masing sehingga berakhir 2015 belum ada perpanjangan,” kata Haris.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan bahwa memang MoU antara KPK dengan LPSK itu sudah berakhir pada 2015 lalu.

“Kami memang sebelumnya sudah melakukan komunikasi karena memang kerja sama MoU ini sudah berakhir pada 2015. Ada tertunda di sini sampai dua tahun, nanti akan kami percepat walaupun sebenarnya tanpa MoU pun Undang-Undang itu sudah mengatur semuanya,” kata Basaria.

Menurut dia, lembaganya sangat senang karena dengan adanya bantuan dari LPSK tersebut sudah mengurangi beban dari KPK sendiri.

“Saya pikir bukan hanya KPK tetapi semua penegak hukum otomatis pekerjaan itu sudah diambil alih oleh LPSK. Jadi, LPSK dengan KPK ini harus bekerja sama khususnya dalam perlindungan saksi dan korban, ini perintah Undang-Undang bukan karena kemauan pribadi ke pribadi,” ujarnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here