Sistem Penataan dan Pemanfaatan Aset DKI Jakarta Masih Lemah

0
358
Istimewa

LIPUTAN1.COM, JAKARTA-Pemprov DKI Jakarta mengakui adanya kendala pengelolaan aset yang dimiliki usai adanya saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan aset yang dianggap masih belum memiliki aplikasi dengan sistem pendataan seluruh aset-aset yang ada khususnya masalah tanah dan sebagainya.

Gubenur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengakui bahwa permasalahan terkait dengan pengelolaan aset-aset di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, hingga saat ini masih lemah dan perlu segera di perbaiki.

“Jadi ini yang menjadi salah satu kelemahan kita, karena banyak aset ternyata sudah berpuluh-puluh tahun tidak di isi dengan baik,” ungkap Gubenur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Menurut, Djarot Saiful Hidayat, bahwa selama ini terkait dengan pendataan dan penataan hingga pemanfaatan aset-aset yang di miliki dan di kuasai oleh Pemprov DKI Jakarta memang diakui masih lemah dan perlu segera di benahi, bahkan untuk membenahi sejak tahun 2015 yang lalu pihaknya telah memerintahkan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Memang harus kita akui bahwa satu yang perlu kita benahi adalah sistem di penataan aset dan pemanfaatan aset makanya sejak tahun 2015, kita infentilisasikan seluruh aset yang dimiliki DKI Jakarta dan kita buat e-aset,” ujarnya

Pendataan dan penangaanan terkait dengan aset-aset juga terus dikerjakan termasuk tentunya mekanisme dalam masalah pembelian lahan-lahan yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, sehingga nantinya terkait dengan aset-aset yang ada akan terus dilakukan secara transparan supaya tidak memberatkan atau membuat pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here