Setnov Dinyatakan Bebas Tidak Bersalah Atas Kasus Korupsi E-KTP

0
341

LIPUTAN1.COM, JAKARTA-Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov).

Pada putusannya Hakim tunggal Cepi Iskandar menyatakan penetapan status tersangka Setnov oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap tidak sah.

“Menyatakan penetapan pemohon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah,” ujar hakim Cepi dalam amar putusannya yang dibacakan di PN Jaksel, Jumat (29/9/2017).

Menurut hakim, KPK harus menghentikan penyidikan kasus Novanto. Dengan kata lain, Novanto memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangka korupsi e-KTP dari KPK.

Hakim memberikan putusan tersebut setelah menimbang sejumlah hal, antara lain dalil gugatan pihak pemohon Setya Novanto, jawaban atas gugatan dari termohon KPK serta bukti dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak.

Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK pada 17 Juli 2017 lalu. Kemudian Setnov menggugat KPK atas status tersangka korupsi proyek E-KTP. Permohonan itu dia ajukan pada 4 September 2017.

Nama Ketua DPR RI ini disebut dalam dakwaan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiarto yang sudah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor. Pada dakwaan itu disebut peran Setnov sewaktu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ikut mengatur agar anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun disetujui oleh anggota DPR.

Selain itu, Novanto diduga mengondisikan pemenang lelang dalam proyek e-KTP. Bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, Novanto diduga ikut menyebabkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here