Menkumham Apresiasi Dukungan FAPP Terhadap Ideologi Pancasila

0
490
Istimewa

LIPUTAN1.COM, JAKARTA-Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengapresiasi organisasi masyarakat yang mendukung penuh ideologi Pancasila. Hal tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP). Yasona mengatakan, dengan mendukung Pancasila semangat toleransi di Indonesia yang memang majemuk, bisa terjaga.
“Mari bersama menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan Indonesia sebagai rumah besar bersama,” ujar Yasona kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/7).
Sementara, salah satu Koordinator Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) Harry Ponto, menyatakan dukungan terhadap pemerintah untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/ 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Karena dengan cara itu nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bisa terjaga.
“Kami mendukung semua tindakan tegas pemerintah Republik Indonesia untuk membubarkan setiap dan semua organisasi radikal dan yang merusak keragaman Indonesia atau merusak toleransi antar suku, agama, ras dan antar golongan, yang pada akhirnya dapat merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” ujarnya.
FAPP juga mendesak pemerintah menindak tegas individu atau oknum pejabat organisasi dan perkumpulan dalam nama apapun, yang menyebarkan paham radikal yang merusak sikap toleransi antar warga negara. Sebab, sikap tersebut dinilai mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah, TNI dan setiap individu organisasi atau elemen masyarakat yang setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” kata Harry.
Salah satu Juru Bicara FAPP, Taufan Hunneman, menambahkan dukungan terhadap Perppu merupakan wujud kepedulian advokat terhadap keadaan bangsa.
“Ini bukti komitmen yang sangat kuat bahwa advokat peduli akan nasib bangsa, sehingga bersatu mengabaikan perbedaan dalam organisasi,” kata dia.
Ia menegaskan, Perppu bukanlah alat untuk memberangus semangat kebebasan berkumpul dan berpendapat. Namun sebaliknya, sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“FAPP melihat Perppu bukan sebagai alat untuk melakukan pemberangusan atas kebebasan melainkan semangat menjaga demokrasi dan melindungi segenap kepentingan warga negara, bukan hanya satu golongan,” tandasnya.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Ormas. Tujuannya membatasi pergerakan ormas yang merongrong ideologi Pancasila. Salah satu yang disasar ialah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena organisasi tersebut memiliki cita-cita mendirikan kekhalifahan Islam, atau satu negara di dunia, yang berdasarkan syariat Islam. Karena Perppu, Rabu (19/7) HTI akhirnya resmi dibubarkan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here