UTA 45 Ingin PTUN Bersikap Objektif

0
607
Istimewa

LIPUTAN1.COM, JAKARTA-Masalah hukum yang menimpa Yayasan Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) diharapkan dapat segera diproses secara adil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Langkah hukum UTA 45 sebagai penggugat kepada PT Graha Mahardika yang telah tergugat pada tanggal 4 Juli 2017 yang terangkum dalam nomer perkara 68/G/2017/PTUN JKT. Majelis Hakim dinilai tidak menghiraukan keberatan Penggugat terkait masuknya PT. Mahardika sebagai Tergugat II Intervensi.
Menurut Kuasa Hukum UTA 45 sebagai Penggugat, Gelora Tarigan menyatakan, dalam persidangan, Penggugat telah menjawab pertanyaan Hakim dengan menjelaskan bahwa Penggugat menolak PT. Graha Mahardika selaku tergugat II Intervensi, karena gugatan menyangkut prosedur tata cara penerbitan SPPT PBB yang dilakukan oleh Tergugat dan agenda sidang sudah pada tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, namun
keberatan Penggugat tidak dihiraukan oleh Mejelis Hakim, padahal pihak Tergugat tidak mempunyai legal standing.
“Masuknya permohonan Tergugat II Intervensi perkara Nomer 68/2017 PTUN, apa jawabannya, kita minta kepada Majelis Hakim supaya diganti karena tidak bersifat objektif, dan tidak adil dalam melaksanakan tugas, teknik yudisialnya secara hukum acara di PTUN, dimana termohon Intervensi masuk di dalam perkara, sehingga putusan sela belum kami
terima,” ungkap Gelora Tarigan kepada wartawan di PTUN, Jakarta, pada Senin
(17/7/2017).
Menurut Gelora, terlihat perilaku Majelis Hakim dalam perkara Nomor 68/G/2017/PTUN Jakarta juga terlihat tidak objektif, tidak netral dan bersifat memihak pada saat surat panggilan sidang No. W2.TUN1-2160/HK.06/VI/2017 tertanggal 20 Juni 2017 baru diterima oleh penggugat pada 3 Juli 2017 yang menyebabkan agenda sidang pembuktian tidak dihadiri oleh pihak Penggugat. Secara Yuridis Formal tidak dibenarkan jadwal pelaksanaan sidang bersamaan tanggal dan harinya dengan Surat Panggilan Sidang.
“Yayasan UTA 45 menilai Majelis Hakim telah melanggar Hukum Acara yang berlalu di PTUN yang berdampak pada penaian tidak baik bagi mahasiswa/i UTA 45 yang selalu menghadiri persidangan. Untuk itu, Pemohon berharap Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemanggilan sekaligus pemeriksaan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Nomor 68/G/2017/PTUN Jakarta, karena Majelis Hakim selama ini tidak objektif dan tidak profesional yang cenderung melanggar kode etik profesi Hakim,” tambah Gelora

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here