UTA’45 Gelar Demo Lagi, Tuding Oknum Polres Jakut Terima Uang dari Pelaku Penyerobotan Tanah Kampus

0
1240

Liputan1.com-UTA’45 Gelar Demo Lagi, Tuding Oknum Polres Jakut Terima Uang dari Pelaku Penyerobotan Tanah Kampus

Ratusan mahasiswa, karyawan, dosen, serta rektorat Universitas Tujuh Belas Agustus (UTA) 1945 Jakarta kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi damai, di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (7/6/2017). Ini merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya melakukan unjuk rasa damai pada tanggal 23 Mei 2017 yang menyuarakan penggelapan aset tanah yang dilakukan Tedja Widjaja

Aksi damai dilakukan lantaran adanya dugaan penggelapan tanah kampus ini, terdapat tujuh tuntutan para mahasiswa beralmamater merah tersebut. Bahkan mereka memastikan jika Tedja Widjaja tidak sendirian dalam melakukan hal tersebut lantaran telah memiliki banyak bukti-bukti kuat. Tedja beserta jaringannya, diduga bersekongkol dengan oknum Polres Jakarta Utara, UPPD/UPPRD (Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) Tanjung Priok dan BPN.

 “Dimulai dari kriminalisasi petugas keamanan kami, Arifin Butar-Butar, padahal tidak bersalah dan melakukan apa-apa. Ironisnya Arifin diserang dan dilaporkan Tedja ke Polres Jakarta Utara tanpa ada pemberitahuan dan ditangkap begitu saja. Pada saat di dalam sel, Arifin melihat Tedja membagi-bagikan uang ke polisi di Polres Jakut. Peristiwanya terjadi pasa pada 19 November 2013, ” terang James Erikson Tamba, Staf LKBH UTA’45 kepada wartawan di depan Sekolah Lentera Kasih, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (07/06/2017) pagi.
“Peruntukan uang itu untuk apa, kami kurang tahu. Tapi benar ada bagi-bagi uang. Saat itu Kapolresnya Moh.Iqbal, ” imbuhnya.

 

Dikatakannya, kasus ini bermula pada tanggal 10 Oktober 2011, Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta telah melakukan perjanjian kerjasama dengan PT GM, yang ditandatangani Direktur Utara PT GM, Tedja Widjaja, sesuai dengan Akta Pernyataan Nomor 28 Tahun 2011.

“Sesuai dengan akta pernyataan, PT. GM ini ya seharusnya berkewajiban untuk membangun gedung kampus delapan lantai yang sekarang ini tidak pernah diselesaikan. PT GM pun juga harus menyerahkan tanah seluas lima hektar, baik di Cimanggis, Depok, Cibubur yang juga sebagai gedung II yang sampai sekarang juga tidak pernah dilaksanakan,” papar James.

Ia juga mengatakan, PT GM pun menyerahkan pembayaran dalam tunai, yang tidak kunjung diselesaikan.

“Tedja dan istrinya, Lindawati Lesmana, serta kawan-kawan diyakini telah gelapkan surat-surat resmi soal kerjasama antara Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta dengan PT. GM dan memalsukan tandatangan pimpinan yayasan untuk melakukan tindakan penipuan, serta menjual asset-aset yayasan kepada pihak lain,” ungkapnya.

Ia mengatakan kembali,” Tindakan Tedjanya ini kami sebut sudah beberapa kali dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bahkan, sudah menjadi tersangka. Namun, yang bersangkutan selalu lolos dari jerat hukum. Lalu, pada tahun 2016, Dedi Cahyadi, selaku oknum mantan pengurus Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang telah diberhentikan dengan tidak hormat sekarang ini sudah jadi buronan polisi.

Seolah-olah memberikan kuasa seluruh, soal menandatangani surat pemecahan sertifikat Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945,” paparnya kembali

Dalam aksinya , pendemo  yang merupakan Civitas Akademika Universitas I7 Agustus 1945 Jakarta dan Gerakan Mahasiswa Penegak Pancasila ini menyampaikan tujuh tuntutan, diantaranya

l. Menolak dan melawan pembodohan generasi muda dengan cara merusak dan merampok aset dunia pendidikan oleh para matia hukum dan antek koruptor demi melanggengkan praktek korupsi dan manipulasi turun temurun.

2. Menolak keras segala bentuk manipulasi yang mengakibatkan perampasan tanah Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta;

3. Menolak tegas setiap upaya pemalsuan yang telah dilakukan oleh oknum mantan Ketua Yayasan, yaitu Dedi Cahyadi yang bekerja sama dengan mafia tanah pencaplok tanah kampus kami UTA’45 Jakarta;

4. Menolak surat keputusan BPN dan pemberitahuan pajak Bumi dan Bangunan tahun

2017 dari UPPRD Tanjung Priok yang mengindikasikan adanya perbuatan pemisahan sertifikat tanah yang tidak sesuai;

5. Meminta kepada polisi yang digaji dengan uang rakyat untuk bertindak tegas dan jujur atas nama hukum dan undang undang demi tegaknya masa depan bangsa;

6. Hentikan kriminalisasi terhadap karyawan dan pimpinan yayasan beserta universitas demi kepentingan para pemodal; ‘

7. Menyerukan agar pembangunan di atas lahan yang masih bersengketa supaya dihentikan hingga proses permasalahan tanah tersebut mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Dirusaknya dunia pendidikan tinggi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para koruptor bekerjasama dengan oknum penegak hukum untuk memperbodoh generasi muda lndonesia agar dapat terus menerus menjadi objek adu domba dan membuat kegaduhan demi kegaduhan sehingga pemerintahan siapa pun tidak pernah dapat menciptakan pemerintahan yang baik, benar dan adil sesuai dengan Ideologi Pancasila.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here