Kasus Perampasan Tanah, UTA’45 Merasa Dikriminalisasi

0
762

Liputan1.com-Kasus Perampasan Tanah, UTA’45 Merasa Dikriminalisasi

Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta yang menaungi Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 (UTA’45) geram oleh kasus penggelapan data terhadap aset tanah yang diharapkan segera ditindak kepolisian secara tegas.

Kasus yang  sudah berlangsung sejak 2011 lalu, dimana kasus yang melibatkan Tedja Widjaja dan Lindawati Lesmana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak kunjung ditangkap.

“Kami di-kriminalisasi. Masalah ini sudah sejak lama kami laporkan kepada kepolisian, oknum tersebut sudah dijadikan tersangka, namun tidak kunjung direspon positif, disini ada banyak oknum terlibat mulai dari oknum Unit Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah (UPPD/UPPRD), Tanjung Priok dan oknum BPN,” kata Ketua Pembina UTA 45, Rudyono Darsono kepada wartawan dalam jumpa pers di Auditorium Kampus UTA,45, Senin (5/6).

Sementara itu, Staf Anggota LKBH UTA’45, James Erikson E Tamba menjelaskan secara detail bagaimana kasus ini yang bermula pada tanggal 10 Oktober 2011 dimana terjadi perjanjian kerjasama antara PT Graha Mahardikka (PT GM) yang diwakili oleh Tedja Widjaja selaku Direktur Utama dengan Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta, dimana dalam hal ini PT GM berkewajiban menjalankan beberapa kewajiban seperti pembangunan gedung kampus I berlantai delapan.

Selain itu juga ada kewajiban PT GM berupa penyerahan tanah seluas lima hektar di Cimanggis, Depok, serta Cibubur yang untuk pembangunan kampus II, dan menyerahkan pembayaran dalam bentuk tunai.

“Kesepakatan membangun kampus 8 lantai yang sampai sekarang tidak pernah diselesaikan, juga kewajiban menyerahkan tanah seluas lima hektar di Cimanggis/Depok/Cibubur sebagai gedung kampus II yang sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan, serta menyerahkan pembayaran dalam bentuk tunai yang juga tidak pernah diselesaikan,” ungkapnya

Erikson pun menambahkan bahwa Tedja Widjaja CS telah menggelapkan surat resmi kerjasama itu dan melakukan kerjasama dengan oknum yayasan UTA 45, Dedi Cahyadi, untuk menandatangani surat pemecahan sertifikat tanah.

“Dedi Cahyadi yang merupakan pengurus Yayasan 17 Agustu 1945 sendiri telah diberhentikan dengan tidak hormat tahun 2016 dan dinonaktifkan sejak 2015 yang saat ini juga menjadi buronan polisi,” kata pria bertubuh besar tersebut

“Kami saat ini pertanyakan masalah sengketa tanah tersebut. Mengapa tanah yang berstatusnya sengketa dapat didirikan bangunan. Jangan-jangan apa tanah tersebut sudah dijualnya,” tuntutnya

Dalam perjalanannya, malah Tedja dan Lindawati telah menggelapkan surat-surat resmi kerjasama antara pihak Yayasan dengan PT. Graha Mahardikka, serta memalsukan tanda tangan pimpinan yayasan, dan telah ditetapkan menjadi tersangka, namun yang bersangkutan selalu lolos dari jerat hukum.

“Kami sudah menyampaikan semua pendataan dan meminta Polda Metro Jaya untuk bersikap tegas menyelesaikan masalah ini. Kami juga menolak surat keputusan BPN dan pemberitahuan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 dari UPPRD Tanjung Priok yang mengindikasikan adanya perbuatan pemisahan sertifikat tanah yang tidak sesuai. Menyerukan agar pembangunan di atas lahan yang masih bersengketa supaya dihentikan hingga proses permasalahan tanah tersebut mendapat kekuatan hukum tetap dari pengadilan,” tambah Rudyono.

Sebelumnya juga Ratusan Mahasiswa, karyawan, dosen, serta rektorat UTA’45 Jakarta turun ke jalan untuk menggelar aksi damai, di Jalan Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. untuk menuntut penyelesaian kasus penggelapan tanah milik yayasan itu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here