Demi Legitimasi Rakyat, Pemerintah Dukung Presidential Threshold 25%

0
505
Istimewa

Liputan1.com-Demi Legitimasi Rakyat, Pemerintah Dukung Presidential Threshold 25%

Pemerintah setuju untuk tetap mempertahankan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold  di angka 25 persen suara nasional di Pemilu 2019. Alasan ambang batas itu dipertahankan karena setiap calon presiden dan wakil presiden yang dicalonkan oleh partai politik harus mendapat cukup legitimasi dari masyarakat.

Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, legitimasi itu bisa dilihat dari perolehan suara parpol di Pemilu Legislatif.

“Setidaknya proses awal sebuah partai politik mengusung Capres dan Cawapres sebagaimana aspirasi masyarakat perlunya dukungan riil secara obyektif melalui tahapan pemilihan umum legislatif,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (5/5).

Seorang calon presiden dan wakil presiden, menurutnya, perlu mendapat dukungan dari parpol yang meraih legitimasi dari rakyat, alih-alih hanya mengandalkan hartanya.

“Seorang capres yang berkualitas prinsipnya harus didukung masyarakat pemilih melalui partai politik hasil pemilu legislatif. Tidak semata didukung partai dan punya materi berlimpah semata, tapi dukungan riil partai politik yang sudah teruji dipilih secara demokratis,” katanya.

Tjahjo berpendapat, jika presidential threshold ditiadakan, sesuai keinginan mayoritas partai politik, komitmen peningkatan kualitas demokrasi dapat dipertanyakan. Karena itu, menurut Tjahjo, harus ada seleksi yang diberlakukan untuk membatasi pencalonan presiden dan wakil presiden di pemilu mendatang.

“Kalau orang ingin jadi Presiden, terus buat partai dan maju capres dengan aturan nol persen misalnya, maka bagaimana komitmen meningkatkan kualitas demokrasi dalam pemilihan presiden,” katanya.

Tujuh dari 10 fraksi di DPR sepakat meniadakan angka presidential threshold untuk Pemilu 2019. Hanya Fraksi Golkar, PDIP, dan NasDem yang menolak usulan penghapusan persyaratan ambang batas pencalonan presiden itu.

Persoalan ambang batas pencalonan presiden itu akan ditentukan usai Rapat Paripurna 18 Mei mendatang. Dalam pembahasan Pansus RUU Pemilu ada dua opsi yang berkembang, pertama opsi meniadakan syarat ambang batas atau ambang batas 0 persen.

Kedua, mempertahankan syarat pencalonan sesuai UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden sebesar 20 persen perolehan kursi DPR dan 25 persen perolehan suara nasional pemilu legislatif sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here