Menteri Dilarang Berpidato Lebih dari 7 Menit

0
513

Liputan1.com-Menteri Dilarang Berpidato Lebih dari 7 Menit

Pembatasan Pidato ini untuk menjaga marwah (martabat/kehormatan) Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Jokowi

Sekretaris Kabinet (Seskab) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga agar tidak berpidato lebih dari 7 menit.

“Ya apa pun, kan presiden kita ini adalah presiden yang tidak mau bertele-tele, langsung pada substansinya, pada inti persoalan,” kata Seskab, Pramono Anung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, kemarin.

Surat tersebut diedarkan pada 23 Desember 2016. Para menteri dan kepala lembaga diminta tidak berpidato lebih dari 7 menit dalam acara yang dihadiri Jokowi.

“Kalau pada acara-acara yang menghadirkan Presiden seyogianya para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara kementerian/lembaga melaporkan apa yang harus dilakukan. Bukan malah berorasi, berpidato di depan presiden kan itu tidak layak,” ungkap Pramono.

Menurut Pramono, pembatasan dilakukan hanya untuk mengatur agar materi menyampaikan langsung apa yang jadi poinnya. Dengan begitu, pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik.

Larangan ini pun langsung diamini para menteri. Menkominfo Rudiantara mengatakan, hal itu merupakan langkah tepat sebagai pengingat agar menteri ataupun kepala lembaga negara sadar akan posisinya di hadapan Presiden.

“Bagus, untuk mengingatkan kita harus sadar siapa yang Presiden, siapa yang menteri,” kata Rudiantara.

Hal senada diungkapkan Menkopolhukam, Wiranto.

“Biasa saja, nggak ada masalah. Setuju saya. Itu memadatkan acara, supaya tidak bertele-tele. Presiden kan waktunya terbatas, acaranya banyak. Kalau tidak ada pembatasan pidato, lalu menteri pidato berjam-jam, bagaimana?” kata Wiranto.

Senada, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengaku dirinya menghormati kebijakan pembatasan durasi pidato tersebut. Karena, kata Imam, menteri hanya harus melaporkan langsung kepada intinya.

“Kami sangat respect dan setuju atas arahan tersebut karena menteri hanya melaporkan apa yang telah ditugaskan Presiden dalam setiap kebijakan dan arahannya,” kata Imam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here