DPR Pingin Seperti KPK Punya Gedung Baru

0
521

Liputan1.com-DPR Pingin Seperti KPK Punya Gedung Baru

Hal ini disampaikan Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana yang menganggap bahwa pembangunan gedung baru untuk DPR sangat diperlukan. Pasalnya, gedung tempat bekerja para anggota DPR yang ada saat ini sudah jauh dari kata layak untuk ditempati.

“Ya kalau melihat kondisi gedung secara faktual gedung DPR yang ada terutama gedung ruangan anggota sudah tidak memadai seperti saat ini. Apalagi lembaga negara seperti DPR yang diatur oleh UUD 1945 memiliki peran yang sangat strategis, tentu harus didukung pula oleh sarana prasarana yang representatif,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (04/01/2016).

Menurutnya, belum terealisasinya dan belum disepakatinya pembangunan gedung baru bagi DPR oleh pemerintah, karena posisi DPR dimata publik selalu dianggap rendah, beda halnya dengan pandangan publik terhadap KPK yang selalu dianggap baik dimata publik.

“Ya itulah, memang opini publik seolah-olah tidak berpihak pada DPR, sehingga ada beban psikologis berupa tekanan publik apabila pemerintah menyepakati pembangunan (gedung) DPR. Lain dengan KPK yang dimata publik dianggap hero,” sindir dia.

Jadi, lanjut dia, Ini hanya persoalan citra dan opini saja. Bukan persoalan kebutuhan ril. “Kalau berbicara kebutuhan riil, semua media juga tahu bagaimana overload-nya gedung DPR,” tandas dia.

Selain itu, Dadang juga menepis anggapan jika pembangunan gedung baru DPR belum terealisasi karena DPR diacuhkan pemerintah, menurutnya, DPR sebuah lembaga yang kedudukannya setara dengan eksekutif.

“Analogi anak tiri anak emas tidak tepat, sebab pemerintah bukan ibu kandung kita. Kita sejajar. Persoalannya pemerintah tidak berani ketika berhadapan dengan opini publik. Opini publik kan cenderung membela KPK dan menyerang DPR,” tegas dia.

Dadang juga menegaskan dirinya enggan jika pembangunan gedung baru DPR belum terelasasi dikaitkan dengan kinerja DPR yang dianggap belum maksimal oleh publik.

“Prestasi itu relatif, berapa aset yang diselamatkan dengan adanya KPK? Tolong bandingkan dengan APBN yang 2000 triliun, Bandingkan dengan proses rapat DPR yang setiap tahun mengesahkan APBN 2000 triliun yang kita alokasikan ke dalam berbagai program dan kegiatan? Kegiatan pengawasan DPR atas kinerja pemerintah, termasuk terhadap implementasi anggaran yang 2000 triliun, itu salah satunya mampu mencegah terjadinya penyelewengan,” ungkap dia.

“KPK dianggap produktif, karena penangkapan pejabat, terutama tangkap tangan, adalah hiburan yang menarik.Sedangkan rapat-rapat DPR, kecuali rapat-rapat tertentu dianggap tidak menarik bagi publik. Silahkan saja hitung dengan operasi tangkap tangan berapa produktivitas secara kuantitatif yang dapat dihitung sebagai penyelamatan APBN atau asset negara, berapa prosen dari APBN kita? tidak signifikan kan?,” tambah dia.

Padahal, DPR dalam mengesahkan APBN setiap tahun melalui proses panjang, perdebatan panjang sampai subuh dan itu dilakukan DPR untuk kepentingan rakyat, ujar dia. Tapi, kata dia, Hal yang normatif seperti itu karena dianggap biasa, dianggap tidak produktif oleh publik.

“Film yang full dengan perkelahian dianggap hiburan menarik, walau alurnya gak terlalu bermakna. Film roman dengan cerita panjang walaupun berkualitas seringkali dianggap membosankan, seperti itu ilustrasinya. Mari kita lihat, dengan operasi tangkap tangan yang sering dilakukan oleh KPK, apakah indeks korupsi di negara kita semakin turun? Kan tidak. Rame sih rame, apalagi yang ditangkap orang berpengaruh, tokoh, atau anggota DPR. Tapi yang kita butuhkan itu dampak terhadap penyelenggaraan negara yang bersih dan efektif, kan masih jauh,” ungkap dia.

Jadi, kata dia, dalam konteks pembangunan gedung KPK kenapa segera terealisasi, karena pemerintah membangun gedung tersebut tanpa resiko di-bully di media.Tapi kalau bangun gedung DPR, ada beban berat, berupa tekanan media.

“Kalau mau obyektif berdasarkan pertimbangan teknis tata bangunan yang benar, maka gedung DPR layak dibangun.Tapi kalau berdasarkan pertimbangan politis, dan pemerintah tidak berani berhadapan dengan tekanan publik (media) yah gak usah dibangun lah, biarin saja,” pungkas dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here