DPR Ancam Usir Google

0
509

Liputan1.com-Google Ancam Usir Google

Hal ini disampaikan Pimpinan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat mengultimatum pihak Google Asia Pasific Pte Ltd agar angkat kaki dari Indonesia jika tak mau memenuhi kewajibannya membayar pajak. Ultimatum itu mengiring agenda pemerintah yang akan berunding lagi dengan raksasa perusahaan teknologi informasi itu pada awal Januari 2017 nanti.

“Terus dilakukan, kita akan melakukan perundingan awal Januari lagi untuk melihat data-datanya,” kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati seusai mengisi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Rabu (28/12).

Ia mengaku sudah membentuk tim terkait dengan perundingan itu. “Ada tim saya. Dan, mereka sudah ketemu,” ungkap Sri Mulyani.

Google disinyalir tidak mau membayar pajak karena ada perbedaan penghitungan nilai pajak yang harus dibayar antara pihak Google dan Ditjen Pajak. Meski negosiasi masih berjalan alot, Sri Mulyani optimistis pihak Google pasti membayar kewajibannya yang sudah mengambil keuntungan di Indonesia.

“Pasti akan bayar,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil penghitungan pihak Google, total nilai tagihan pajak hanya sekitar Rp 337,5 hingga Rp 405 miliar. Jumlah itu jauh lebih kecil dari penghitungan Ditjen Pajak yang menyebut penghasilan Google bisa mencapai Rp 6 triliun pada 2015 dengan penalti sebesar Rp 3 triliun.

Di saat bersamaan, Wakil Ketua Komisi I DPR,TB Hasanuddin mengungkapkan, Google sebagai mesin pencari informasi di internet, harus mengikuti aturan Right to Be Forgotten, atau hak untuk dilupakan. Saat ini, aturan tersebut tengah digodok oleh pemerintah bersama DPR.

Aturan hak untuk dilupakan ini muncul di Pasal 26 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU tersebut telah berlaku per 28 November 2016.

Hasanuddin menjelaskan, Google, Bing dan lainnya sebagai penghimpun informasi di dunia maya perlu mengikuti aturan yang berlaku, terutama terkait aturan Right to Be Forgotten yang akan diterapkan oleh Indonesia.

“Iya, Google harus mengikuti aturan Right to Be Forgotten yang akan dijalankan oleh Indonesia. Kalau tidak, tutup saja,” tegas Hasanuddin di sela-sela diskusi ‘Dinamika UU ITE Pasca Revisi’ di Jakarta, Rabu (28/12).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, munculnya pasal khusus soal hak dilupakan ini merupakan pasal penambahan dalam Revisi UU ITE. Ketika itu, melihat dari tren dari berbagai negara sudah mulai bergerak untuk menerapkan aturan hak dilupakan di dunia maya.

“Jadi, ini seseorang bersengketa hukum khusus ITE. Misalnya pengadilan menyatakan tidak bersalah, maka dia memilik hak untuk direhabilitasi nama baiknya di internet,” jelasnya.

Hasanuddin menegaskan, aturan tersebut tidak diperuntukkan oleh koruptor yang ingin nama baiknya pulih di masyarakat, tetapi bagi masyarakat umum yang dinyatakan tidak bersalah sesuai keputusan pengadilan, namun terlanjur telah tersebar di internet.

“Ini buat masyarakat umum, boleh. Kalau koruptor, jelas tidak bisa. Biarkan saja anak cucunya tahu, kalau ayah, atau kakeknya itu merupakan koruptor. Ini untuk menjadi pembelajaran,” tuturnya.

Untuk saat ini, penerapan aturan hak untuk dilupakan masih belum berlaku. Sebab, diperlukan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah sebagai penegas keberadaan payung hukum Right to Be Forgotten.

“Perlu ada Peraturan Pemerintah. Itu tergantung pemerintah, mau kapan dibahasnya untuk menentukan jadi Peraturan Pemerintah. Kalau bisa segera,” ungkap Hasanuddin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here