KPK Periksa Waketum Partai Demokrat Soal Korupsi E-KTP

0
635
KPK Periksa Waketum Partai Demokrat Soal Korupsi E-KTP

Liputan1.com-KPK Periksa Waketum Partai Demokrat Soal Korupsi E-KTP

Jafar Hafsah, Waketum DPP Partai Demokrat, Rabu (21/12/2016) bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun 2011-2012.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, keterangan Jafar dibutuhkan penyidik untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri), Sugiharto yang telah berstatus tersangka. “Jafar diperiksa sebagai saksi,” kata Febri saat dikonfirmasi.

Pemeriksaan ini bukan yang pertama bakal dijalani Jafar. Sebelumnya, Jafar diperiksa penyidik terkait kasus yang sama pada Senin (5/12/2015) lalu.

Nama Jafar sempat disebut mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat, M Nazaruddin yang menjadi whistle blower kasus e-KTP. Nazaruddin menyebut Jafar yang juga mantan Ketua Fraksi Demokrat di DPR turut menerima aliran uang hasil korupsi proyek e-KTP yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut. Namun, Nazaruddin enggan membeberkan peranan dan jumlah uang yang diterima Jafar Hafsah terkait kasus ini.

Selain Jafar Hafsah, untuk mengusut kasus ini, tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa seorang swasta bernama Farah Utama, dan mantan Sekjen Kemdagri, Diah Anggraeni. Seperti Jafar, keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Sugiharto.

“Keduanya juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S,” kata Febri.

Nama Diah pun sempat disebut Nazaruddin sebagai salah pihak dari pemerintah yang turut menikmati aliran dana proyek e-KTP. Hal itu tercantum dalam dokumen yang sempat dibawa pengacara Nazaruddin, Elza Syarief pada 27 Agustus 2015 silam.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri), Sugiharto dan mantan Dirjen Dukcapil, Irman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kemdagri tahun 2011-2012. Kedua mantan pejabat Kemdagri itu diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here