Kapolri dan MUI Sepakat Ormas Tak Boleh Sweeping Atribut Natal

0
500
Kapolri dan MUI Sepakat Ormas Tak Boleh Sweeping Atribut Natal

Liputan1.com-Kapolri dan MUI Sepakat Ormas Tak Boleh Sweeping Atribut Natal

Kapolri Jenderal Tito Karnavian bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin terkait fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum haram menggunakan atribut non-muslim bagi umat Islam. Pasalnya fatwa itu memancing sejumlah ormas Islam melakukan sweeping di beberapa lokasi di Indonesia termasuk mal di Surabaya oleh Front Pembela Islam (FPI).

”Malam ini kami bersama Kapolri menyampaikan berbagai penjelasan dan saya sampaikan terimakasih pada Polri yang sudah menyediakan waktu dan tempat untuk menyosialisasikan fatwa MUI,” kata Ma’ruf Amin di kediaman dinas Kapolri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (20/12/2016) malam.

Menurutnya, Fatwa nomor 56 keluar karena banyak tuntutan umat Islam. Sebenarnya lanjut dia, hal ini sudah lama direncanakan. ”Umat Islam ada yang memakai atribut non-muslim, karena itu kemudian MUI memberikan tuntunan kepada umat Islam. MUI mengeluarkan fatwa buat pedoman Islam. Pelaksanaannya perlu ada sosialisasi,” lanjut Ma’ruf.

Dia berharap pemerintah, khususnya Polri ikut ambil bagian sosialisasi bersama MUI. ”Tidak terjadi tekanan dan paksaan dari pihak pemilik perusahaan (pada pegawainya untuk memakai atribut non-muslim). MUI secara tegas tidak membenarkan adanya sweeping yang dilakukan pihak dan ormas tertentu. Kami minta sweeping dihentikan,” tegasnya.

Dia mengatakan sweeping atau penertiban merupakan wilayah penegak hukum. “Maka pertemuan ini membuat kesepakatan, edukasi fatwa pada masyarakat akan dilakukan bersama termasuk pemerintah daerah dan aparat terkait,” kata dia.

Sementara Tito juga berterimakasih atas waktu yang disediakan MUI untuk hadir dan menjelaskan fatwa tersebut. Pasalnya, fatwa ini memicu sejumlah ormas melakukan sweeping hingga melakukan kekerasan. ”Atas nama sosialisasi (karena ada pegawai mal yang) menggunakan pakaian tertentu, lalu ada yang masuk ke mal kemudian memaksa membuat pernyataan dan lain-lain. Ada juga yang soft seperti di Surabaya tidak pakai kekerasan. Untuk itu saya minta penjelasan dari Bapak Ketua MUI isi dari fatwa ini,” kata Tito.

Tito mengatakan Polri menghargai fatwa itu. Namun fatwa bukan produk hukum positif seperti UUD 1945, UU, atau Peraturan Pemerintah (PP). “Fatwa lebih kepada upaya imbauan yang ditujukkan kepada muslim berkaitan penggunaan atribut Natal dan bersifat tidak mengikat,” urainya.

Untuk itu Tito menyampaikan pada jajaran kepolisian untuk tegas bila ada sweeping ormas. Apalagi diikuti pelanggaran hukum seperti dalam kasus Solo.

”Pertemuan juga untuk melakukan koordinasi para stakeholder. Fatwa ini hendaknya disosialisasikan oleh cabang MUI melibatkan Polri dan rekan TNI di wilayah masing-masing sehingga paham dan lakukan langkah preventif,” urainya.

Tito mengatakan, yang dimaksud atribut nonmuslim adalah yang melekat pada tubuh, misalnya pakaian dan topi. Sementara  yang tidak melekat seperti pohon Natal, tidak termasuk. Namun jika karyawan muslim yang atas kesadaran sendiri ingin menarik pengunjung memakai atribut, maka hal itu dipersilakan karena hak masing-masing.

”Itu tanggung jawab mereka dengan Tuhan karena ada fatwa tapi tidak berarti. (Masalah inilah) yang jadi dasar bagi pihak tertentu melakukan pemaksaan pada pihak tertentu. Untuk saudara–saudara yang sosialisasi fatwa ini lalu ramai-ramai datang ke mal, kalau intimidatif dan meresahkan, maka Polri dapat menerapkan warning atau peringatan untuk pembubaran,” tegas Tito.

Jenderal bintang empat ini mempersilakan warga muslim dengan kesadarannya memahami fatwa MUI ini. Kemudian bagi warga non-muslim tidak perlu khawatir melaksanakan Natal. ”Yang jadi atensi jangan sampai ada pemilik toko memaksa karyawan yang muslim untuk memakai atribut Natal dengan ancaman dipecat karena pemaksaan itu di KUHP ada ancaman hukumannya. Laporkan kalau ada,” sambungnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here