Bambang Widjojanto Sebut Indikasi Korupsi di Pemprov DKI Jakarta

0
667
Bambang Widjojanto Sebut Indikasi Korupsi di Pemprov DKI Jakarta

Liputan1.com-Bambang Widjojanto Sebut Indikasi Korupsi di Pemprov DKI Jakarta

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menyebutkan ada indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bambang baru mengungkap indikasi korupsi yang berbasis hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan per Mei 2016 ini setelah dirinya lengser dari kursi pimpinan KPK dan kini menjadi juru bicara tim pemenangan pasangaan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017.

“Menurut laporan BPK 31 Mei 2016, pengendalian pengelolaan aset tetap masih belum memadai, yaitu pencatatan aset tetap tidak melalui siklus akuntansi dan tidak menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga beresiko salah saji,” kata Bambang Hari Anti Korupsi di posko pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Jumat (9/12.

Bambang menunjukkan, temuan BPK terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 15 temuan senilai Rp 374.688.685.066. Yang paling disorot pihaknya adalah tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai Rp 15.265.409.240.418 yang dalam laporan BPK  diberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP).

Pemprov DKI juga diketahui belum menagih kewajiban penyerahan fasos-fasum oleh 1.370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi. Hal ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

“Soal kemitraan antara Pemprov DKI dengan pihak ketiga senilai Rp 3,58 triliun, BPK belum dapat meyakini pencatatan asetnya. Dari data-data itu, bagaimana bisa disebut pemerintahan sebelumnya bebas dari unsur koruptif?” tutur Bambang.

Bambang belum menjelaskan lebih detil terkait dugaan dan temuan-temuan yang disampaikan tadi. Namun, menurut dia, ada hal lain yang lebih berbahaya, yaitu tindakan untuk tidak menyerap anggaran yang berujung pada bentuk koruptif gaya baru yang belum bisa dijerat oleh hukum.

“Seperti begini, orang boleh melanggar KLB (Koefisien Lantai Bangunan), tetapi bayar denda. Kesalahan dijustifikasi asal kau bayar uang. Ketika bayar uang, dikatakan dipakai untuk kemaslahatan, tetapi tidak masuk dulu di dalam anggaran,” ujar Bambang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here