Sekjen KOI Bantah Korupsi, Adik Menpora Disebut sebut

0
1952
Sekjen KOI Bantah Korupsi, Adik Menpora Disebut sebut

Liputan1.com-Sekjen KOI Bantah Korupsi, Adik Menpora Disebut sebut

Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Doddy Iswandi membantah sangkaan melakukan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018. Sosialisasi tersebut dilakukan di enam kota, yaitu Medan, Makasar, Palembang, Banten, Surabaya, dan Balikpapan sejak 29-31 Desember 2015.

“Dalam karnaval sosialisasi Asian Games 2018 di enam kota saya tidak menikmati dana sepeserpun,” kata Doddy Iswandi dalamjumpa pers dengan media di Lantai 1 Kantor KOI, FX Senayan Jakarta, Kamis (8/12).

Dia beralasan paham konsekuensi baik secara hukum dan agama jika korupsi. Sehingga, ia mengklaim tidak mungkin menyelewengkan dana sosialisasi Asian Games 2018.

Selain alasan tersebut, Doddy menyatakan kerugian yang dialami negara bukan dilakukan olehnya namun vendor dari enam kota tersebut.

Dia bahkan menegaskan sudah berhati-hati dengan tugas yang sudah diberikan kepadanya sebagai Sekretaris Panitia Nasional INASGOC.

Dia menegaskan setelah review selesai, dirinya membayar sesuai nilai kontrak. Hanya, Badan Pemeriksa Keuangan setelah itu membeberka adanya temuan penyalahgunaan uang Rp 5,3 miliar yang harus dikembalikan ke negara.

Doddy yang merasa tidak menikmati uang tersebut untuk keuntungan pribadi akhirnya membuat surat ke setiap vendor yang ada. “Saya tulis surat kepada semua vendor untuk mengembalikan dana,” tutur Doddy.

Sekjen KOI Bantah Korupsi, Adik Menpora Disebut sebut
Sekjen KOI Bantah Korupsi, Adik Menpora Disebut sebut

Doddy menyatakan tiga vendor terkait kini sudah mengembalikan dana yang harus dipulangkan kepada negara. Sementara sisanya, yaitu Rp 2,6 miliar masih belum dikembalikan.

 Yang mengagetkan, nama Syamsul Arifin mengemuka dalam pernyataan pers yang disampaikan Sekjen KOI tersebut yang didampingi tim pengacara yang dipimin Alamsyah Hanafiah.

“Masalah Surabaya ini yang menyanggupi adalah Syansul Arifin. Namun, yang mengerjakan kegiatan karnaval adalah Ikhwan. Syamsul Arifin adalah adik Pak Menteri (Menpora Imam Nahrawi – red),” kata Alamsyah

Ikwan sendiri adalah Ikhwan Agus Salim dari PT Hias Prima Gitalis Indonesia (HPGI). Ikwan sendiri juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian

Menurut Alamsyah, Syamsul tidak memiliki perusahaan, sehingga menunjuk PT HPGI sebagai pelaksana kegiatan. Masuknya PT HGPI ini sebenarnya pernah ditolak Dodi karena saat itu sudah ada perusahaan lain

Nilai kontrak PT HPGI sebesar Rp 4.328 milyar, namun realisasi hanya Rp 2.988 miliar. Hasil audit BPK , PT HGPI harus kembalikan Rp 1.51 miliar. Namun, hingga saat ini dana tersebut belum dikembalikan

Ditmpat terpisah, Kepala Sub direktorat Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Ferdy Irawan mengatakan Syamsul Arifin sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 di Surabaya.

Menurut Ferdy, Syamsul adalah pelaksana lapangan kegiatan sosialisasi di Surabaya dari CV Cita Entertainment (CE). Pemenang tender sebenarnya PT HPGI, namun pekerjaan tidak dilaksanakan PT HGPI, tetapi oleh pihak ketiga , CV CE

Dari Surabaya, Syamsul menegaskan tidak terkait atau memiliki hubungan dengan Ikhwan atau Dodi. Ia juga menolak tuduhan yang menyatakan dirinya menjadi perantara dalam penyelenggaraan sosialisasi ini.

“Bisa dilihat di CCTV Kemenpora, saya tidak pernah mendatangi kakak saya di kantor itu. Bahwa Menpora adalah kakak saya memang tidak bisa dimungkiri. Namun, bukan berarti saya bisa mengatur atur di lingkungan Kemenpora,” kata Syamsul seperti dikutip dari Kompas.com

Komite Olimpiade Indonesia ,KOI melaksanakan sosialisasi di enam kota dalam rangkan menggelorakan Penyekenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang. Ke-enam kota yang menjadi tempat Sosialisasi itu Surabaya,Medan,Makassar Bandung,Palembang dan Jakarta. Dana sosialisasi tersebut bersumber dari APBN sebesar 61,3 milyar rupiah.Komisi X DPR RI menilai ada kejanggalan dalam penggunaan dana APBN tersebut, sehingga meminta BPK  melakukan PDTT Penyelidikkan dengan Tujuan Tertentu.. Hasil dari penelusuran itu ada potensi kerugian negara dan  diminta untuk  mengembalikan dana sebesar 40 milyar rupiah tersebut ke  Negara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here