Pemerintah Batal Hapus Ujian Nasional

0
853
Ujian Nasional Tetap Diadakan

Liputan1.com-Pemerintah Batal Hapus Ujian Nasional

Penyebabnya gara-gara Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla tidak setuju. Padahal, penghapusan UN sempat menjadi wacana menggembirakan di dunia pendidikan Indonesia.

Penghapusan UN sempat dilempar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy. Namun rencana itu dimentahkan Jusuf Kalla dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, kemarin.

“Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang,” kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan, untuk meningkatkan mutu pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan dibutuhkan banyak upaya.

Pelaksanaan ujian nasional, merupakan salah satu upaya guna mendorong tercapainya target kualitas pendidikan nasional.

“Kalau tanpa itu bagaimana caranya?” ujarnya.

Kalla menambahkan, bukan hanya Indonesia saja yang masih menerapkan sistem ujian nasional, melainkan juga negara-negara lain di Asia.

Meski begitu, bukan berarti pelaksanaan ujian nasional tidak perlu dievaluasi. Evaluasi tetap diperlukan agar hasil yang telah dicapai lebih maksimal.

“ASEAN semua (ujian), China, India, Korea semua UN dengan ketat. Tanpa UN semangat anak belajar berkurang. Jadi usualn tadi tak diterima tapi dikaji dalam lagi memperbaiki mutunya,” tandasnya.

Sebelumnya, Mendikbud mengajukan usulan moratorium UN ke Presiden.

“Saya mengajukannya ke Presiden karena nanti perlu ada inpres,” kata Muhadjir, Kamis (24/11/2016) silam.

Menurut dia, moratorium UN dilakukan untuk memenuhi putusan Mahkamah Agung pada 2009. Putusan ini memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2007.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, serta akses informasi di seluruh Indonesia. Kualitas guru serta sarana dan prasarana yang memadai diperlukan bagi pelaksanaan UN (Kompas, 2/12/2012).

Menurut Muhadjir, UN kini tak lagi menentukan kelulusan, tetapi lebih berfungsi untuk memetakan kondisi pendidikan. Hasilnya, baru 30 persen sekolah memenuhi standar nasional.

Keputusan pembatalan penghapusan UN dinilai membingungkan. Pemerintah pun dianggap tidak satu suara atas gagasan yang muncul dari kalangan eksekutif itu sendiri.

“Pemerintah tidak kompak, ribut sendiri. Sangat membingungkan birokrasi di tingkat pelaksanaannya, baik di daerah maupun bagi masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR, Fikri Faqih di Kompleks Parlemen, Kamis (8/12/2016).

Adapun mekanisme yang ditempuh pemerintah dengan melempar wacana ke publik terkait moratorium ujian nasional, dinilai Fikri kurang etis.

Terlebih, wacana itu dilempar lebih dulu sebelum dibahas di internal kabinet. Pemerintah pun dianggap tidak konsisten dengan sejumlah alasan yang dirumuskan sendiri.

“Ini tidak baik, karena Kemendikbud yang melempar wacana ke publik kemudian mendapat beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Namun ternyata kemudian Wapres menyatakan menolak proposal Mendikbud itu,” ujarnya.

Ketika usulan moratorium itu mencuat, ia mengatakan, Komisi X telah mengundang Mendikbud untuk berdialog pada awal Desember lalu.

Saat itu, Muhadjir menyampaikan delapan alasan yang mendasari pelaksanaan ujian nasional perlu dimoratorium.

Pertama, menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Nomor 2596 K/PDT/2008 tanggal 14 September 2008.

Dengan keluarnya putusan tersebut, maka UN dinilai perlu dimoratorium hingga sarana prasarana sekolah merata di seluruh Indonesia.

Kedua, sesuai dengan nawacita untuk melakukan evaluasi terhadap model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.

Ketiga, moratorium UN, lanjut Muhadjir, juga guna menghindari siswa putus sekolah atau drop-out.

Keempat, Muhadjir menilai, hasil UN hingga saat ini belum dapat menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

“Bentuk UN selama ini kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Kamis (1/12/2016).

Kelima, cakupan UN yang luas juga menciptakan kesulitan dalam memperoleh UN yang kredibel dan bebas dari kecurangan. Sumber daya yang dikerahkan untuk pelaksanaan UN sangat besar.

Keenam, UN juga dianggap tak berimplikasi sama dan secara langsung terhadap setiap peserta UN.

Ketujuh, UN dinilai belum menjadi alat pemetaan yang tepat. Sebab, pemetaan mutu yang baik menuntut adanya instrumen pemetaan lain selain UN.

Pemetaan mutu, lanjut Muhadjir, tak perlu dilakukan setiap tahun dan tidak perlu diberlakukan untuk seluruh siswa.

Kedelapan, UN dinilai cenderung membawa proses belajar ke orientasi yang salah. Sifat UN dianggap hanya menguji ranah kognitif dan beberapa mata pelajaran tertentu saja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here