Tim Pembela Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS ke Bareskrim

0
533

Liputan1.com-Tim Pembela Fahri Hamzah Laporkan Presiden PKS ke Bareskrim

Mohammad Sohibul Iman dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (PKS).

Sohibul dilaporkan karena diduga telah melanggar Pasal 310 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang pencemaran nama baik Fahri Hamzah yang menjabat sebagai wakil ketua DPR.

“Tadi siang kami sudah melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik klien kami, Pak Fahri Hamzah yang juga Wakil Ketua DPR,” kata Koordinator Kuasa Hukum Tim PKS, Mujahid A Latief kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/12/2016).

Selain dugaan pencemaran nama baik, Sohibul yang juga anggota DPR dari Frakai PKS ini, juga diduga melanggar UU 19/2016 tentang ITE pasal 27 yakni mendistribusikan dan mentransmisikan konten penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.

Mujahid menyampaikan bahwa konten penghinaan dan pencemaran nama baik itu bisa diakses kader PKS maupun masyarakat luas tanpa batas.

“Berita bohong yang dicantumkan di situs resmi partai yaitu www.pks.or.id mencantumkan bahwa Fahri Hamzah melanggar kode etik ringan sebagaimana putusan MKD, padahal putusan itu tidak pernah ada,” ungkapnya.

Selain itu dua poin lagi yang disebut sebagai berita bohong adalah Fahri Hamzah disebutkan telah mengatasnamakan DPR RI untuk membubarkan KPK, dan dianggap “pasang badan” untuk 7 proyek DPR RI.

“Berita itu mencemarkan nama baik klien kami. Padahal klien kami tidak pernah mengatasnamakan DPR RI untuk pembubaran KPK dan tentang proyek DPR hal ini telah melalui proses panjang di DPR dan Fahri Hamzah adalah dalam konteks dirinya sebagai ketua Tim Implementasi Modernisasi DPR,” urai Mujahid.

Fahri Hamzah belum bisa dikonfirmasi terkait laporan ini karena sedang memimpin delegasi parlemen Indonesia ke Uzbekistan untuk lawatan dan pemantauan Pemilihan Presiden negeri itu sepeninggal mendiang Presiden Islam Karimov.

Atas laporan ini, Sohibul Iman terancam pidana paling lama 9 bulan untuk pasal pencemaran nama baik pasal 55 KUHP, dan penjara paling lama 6 tahun serta denda Rp 1 miliar untuk pelanggaran UU ITE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here