KPK Cium Aroma Bagi Bagi Duit Proyek e-KTP Rp 1.2 Trilyun

0
600

Liputan1.com-KPK Cium Aroma Bagi Bagi Duit Proyek e-KTP Rp 1.2 Trilyun atau sekitar 90 juta dollar AS

Hal ini tengah didalami oleh KPK. Dana tersebut merupakan tagihan yang seharusnya dibayarkan untuk mengurus sistem informasi biometrik yang dilakukan PT Biomorf. Perusahaan tersebut disubkontrak oleh PT Quadra Solution.

“Ini juga kami sedang mencari tahu, kenapa mereka tidak bisa bayar. Apa jangan-jangan sudah terlanjur dibagi-bagi, he… he… he…,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Berdasarkan informasi yang diperoleh KPK, seluruh kontrak terkait pengadaan KTP elektronik sudah dibayar pemerintah.

Namun, sekitar akhir 2015 atau awal 2016, Kemendagri menerima surat tagihan dari PT Biomorf bahwa masih ada 90 juta dollar AS yang belum dibayarkan.

“Mestinya dari pembayar yang dibayarkan oleh pemerintah itu membayar kepada subkon itu. Nah, saya tidak tahu persis, karena memang ada yang dibekukan oleh KPK kan, tapi tidak sebesar itu nilainya,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan, pemerintah dianggap masih memiliki utang kepada perusahaan asal Amerika Serikat yang disubkontrak oleh konsorsium pemenang tender proyek e-KTP.

Utang tersebut berjumlah 90 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,2 triliun.

“Begitu saya jadi menteri, saya dihubungi, ‘Pak Menteri, kementerian Anda masih utang kepada saya’,” kata Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, menirukan perkataan orang yang menghubunginya.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, tagihan sebesar 90 juta dollar itu telah diurus oleh konsorsium.

“Saya merasa tidak ada kepentingan, saya menghubungi konsorsiumnya. Ya sudah mereka bilang akan diselesaikan. Mereka bilang ‘Kami yang urus’,” kata Zudan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here