Kode Etik Parpol dan Politikus Diluncurkan

0
497
Kode Etik Parpol dan Politikus Diluncurkan

Liputan1.com-Kode Etik Parpol dan Politikus Diluncurkan

Peluncuran naskah ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Buku tersebut merupakan bagian dari produk Politik Cerdas dan Berintegritas (PCB).

“Kode etik politikus dan partai politik ini harus sejalan, senafas dan tidak bertentangan dengan UUD, UU Kepartaian, Undang-undang pemilu eksekutif dan legislatif,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, Kamis (24/11/2016).

Peluncuran naskah itu dilakukan di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Syarif berharap dua naskah tersebut mampu mendorong iklim politik yang cerdas dan berintegritas.

Syarif menyebut ada 4 syarat yang dipaparkan. Syarat pertama yaitu substansi kode etik ini masuk ke dalam dan menjadi bagian penting dari UU tentang partai politik, lalu syarat kedua yaitu naskah ini menjadi salah satu persyaratan mutlak apabila negara akan memberikan dana kepada partai politik yang berasal dari APBN.

“Ketiga, Kementerian Hukum dan HAM menjadikan naskah ini sebagai sebagian dari persyaratan mutlak bagi partai politik yang mendaftarkan diri sebagai badan hukum ke Kemenkumham dan syarat keempat yaituadanya tekanan masyarakat kepada partai-partai politik agar naskah ini terinternalisasi di dalam jiwa, pikiran dan tindakan para politikus dan partai politik,” paparnya.

Syarif menyebut KPK menaruh perhatian pada rekruitmen partai politik sebagai hal yang strategis. Menurutnya, dari titik itu upaya perbaikan pada kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan yang akan menjadi pejabat publik bisa diwujudkan.

“Penyusunan dua naskah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem dengan cara memperbaiki kebijakan. Sebab, dalam negara demokratis, peran dan fungsi partai politik sangat penting dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Kami menyadari, KPK perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa untuk menyukseskan pekerjaan besar mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita dan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia,” ujar Syarif.

Dalam acara itu, hadir pula Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Wiranto. Dia menyatakan keprihatinannya terhadap proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik yang tidak berjalan dengan baik.

“Ternyata keprihatinan itu tidak sendirian, sebagaimana yang dirasakan KPK dan LIPI, dari keprihatinan ini diharapkan ada perbaikan,” kata Wiranto.

Dalam kode etik yang disusun tersebut Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dapat menghukum penyelenggara pemilu apabila melanggar panduan etik. Bagi yang melanggar bisa dihukum oleh mahkamah etik. Mahkamah etik bisa dari internal dan eksternal. Putusannya final dan mengikat supaya tidak ada intervensi dari pengadilan dan hukum.

Sedangkan Panduan Mekanisme Seleksi dan Kaderisasi Parpol mengatur bagaimana parpol menerapkan seleksi yang baku, transparan dan akuntabel serta mengimplementasikan standar kaderisasi secara umum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here