Korupsi E-KTP, KPK Kirim Tim Penyidik ke Singapura

0
606

Liputan1.com-Korupsi E-KTP, KPK Kirim Tim Penyidik ke Singapura

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri kasus korupsi e-KTP. Bahkan, KPK mengirim tim penyidiknya ke Singapura.

KPK menilai, perhitungan kerugian keuangan negara di kasus korupsi e-KTP menyebar ke banyak pihak. KPK pun melakukan penelusuran transaksi dari awal yaitu antara Kemendagri dan pihak konsorsium.

“Ini yang sedang diteliti. Antara lain kita kerja sama dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) hari-hari ini, sehari dua hari lagi ada penyidik kita yang pergi ke sana untuk kemudian kan ada beberapa orang yang tidak ada di Indonesia,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (17/11/2016).

“Yang ikut konsorsium. Anggota konsorsium pergi ke sana, mudah-mudahan kita bisa lakukan pemeriksaan juga,” lanjut Agus.

Dalam proyek e-KTP yang berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), konsorsium pemenang proyek itu adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI). Konsorsium itu terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Sandipala Arthaput, dan PT Quadra Solution.

Sejauh ini KPK baru menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto, dan mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Irman sebagai tersangka.

“Kemungkinannya ada (keterlibatan pihak lain). Seperti yang saya bilang di banyak kesempatan, kalau kemungkinan kerugian negara Rp 2,3 triliun kan boleh dipastikan yang bertanggung jawab lebih dari dua orang (Sugiharto dan Irman),” katanya.

Diberitakan, KPK tengah menelusuri aliran uang konsorsium pimpinan PNRI yang memenangkan tender proyek e-KTP. Hal ini lantaran pemerintah telah membayar lunas anggaran proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun kepada konsorsium yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Athaput tersebut.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyatakan, dari audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terdapat kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun. Kerugian itu diduga terjadi lantaran adanya pihak yang meninggikan harga.

Untuk itu, dalam mengusut pihak-pihak yang diuntungkan dengan penggelembungan tersebut dapat diusut dengan menelusuri aliran dana dari konsorsium pemenang tender yang mendapat dana dari pemerintah.

“Siapa yang menikmati? Kontrak Kemdagri (Kementerian Dalam Negeri) dengan konsorsium, otomatis uangnya ke rekening penampung konsorsium lalu dari rekening penampung konsorsium lari ke mana? Kami telusuri lagi proses siapa saja yang memperoleh,” kata Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/11).

Alex mengakui dalam menelusuri aliran dana hasil korupsi e-KTP bukan hal yang mudah. Dengan nilai proyek sebesar Rp 5,9 triliun terdapat ribuan transaksi yang terjadi terkait proyek ini. Apalagi, jika transaksi itu dilakukan secara tunai.

“Bukan pekerjaan mudah karena menyangkut ribuan transaksi, bahkan ada yang tunai. Itu menjadi refleksi di KPK untuk mencermati, sedang kita dalami,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan meyakini, kasus dugaan korupsi e-KTP tidak hanya melibatkan Sugiharto dan Irman. Untuk mengusut kasus ini, termasuk menjerat pihak lain yang terlibat, tim penyidik telah memeriksa 110 orang yang dianggap mengetahui proses proyek e-KTP.

Dikatakan oleh Basaria, KPK tak dapat langsung menjerat pihak-pihak yang diduga terlibat. Termasuk mengenai keterlibatan pihak swasta. Perlu kehati-hatian dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Hal ini lantaran proyek tersebut bergulir pada 2011 hingga 2012. Sejumlah pejabat yang terkait proyek ini telah pensiun.

“Kami juga yakin tidak hanya setingkat Dirjen dan PPK saja yang menikmati ini. Mungkin tidak, tapi langkah-langkah ini tidak persepsi si A dan si B. Proses e-KTP ini otomatis barang tentu pihak-pihak akan ada ikut serta di sana, tapi apakah merupakan korupsi atau tidak sepengetahuan dia akan didalami oleh penyidik. Sabar dulu karena harus benar-benar teliti satu persatu, ke mana arahnya untuk tindakan hukum,” katanya.

Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarief menyatakan, kasus e-KTP merupakan salah satu kasus yang menjadi fokus KPK saat ini. Namun, dengan kerumitan proyek e-KTP, Syarief pesimistis, kasus ini akan tuntas sebelum akhir tahun.

“Ini intensif setelah era kami ini. Masih perlu waktu, saya pastikan e-KTP tidak bisa selesai tahun ini,” katanya.

Meski demikian, Syarief berjanji pihaknya akan menjerat pihak-pihak yang terlibat. Syarief menegaskan, pihaknya akan terus memeriksa seluruh pihak yang dianggap mengetahui proyek yang menelan anggaran hingga Rp 5,9 triliun tersebut.

“Semua orang yang dianggap penyidik mengetahui dari proses sampai eksekusi past dimintai keterangan oleh KPK,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak April 2014 lalu.

Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil yang juga mantan atasan Sugiharto, Irman sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2 triliun dari nilai proyek Rp 6 triliun.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here