Jelang Kongres PSSI, Masih Ada Hutang Federasi. Apa Yang Salah ?

0
526

Jelang Kongres PSSI, Masih Ada Hutang Federasi. Apa Yang Salah ?

Sebuah Catatan Kritis Jelang Kongres PSSI

Tidak lama lagi PSSI akan menggelar Kongres pemilihan Ketua Umum yang baru. Sejumlah kandidat sudah mulai menggelar pertemuan dengan anggota PSSI pemilik suara. Demi satu muara: merebut jabatan Ketua Umum PSSI. Sebegitu menarikkah jabatan Ketua Umum PSSI? Atau justru segudang beban menghadang? Berikut ulasan yang disarikan dari pelbagai sumber.

BEBAN paling nyata yang menghantui pengurus PSSI yang baru nanti adalah hutang kepada pihak ketiga. Hutang-hutang tersebut sebagian besar timbul di tahun 2013 hingga tengah tahun 2015. Sejumlah sumber di PSSI menjelaskan setidaknya ada lima komponen besar beban PSSI terhadap para pihak yang menjadi kewajiban tak terelakkan pengurus baru dalam menjalankan roda organisasi nanti.

Yang pertama adalah hutang PSSI kepada Ketua Umum PSSI La Nyalla Mahmud Mattalitti, yang bilangannya mencapai belasan milyar rupiah. Yang kedua, hutang PSSI kepada stasiun televisi MNC Grup terkait hak siar Tim Nasional yang nilainya tak kalah fantastis, puluhan milyar rupiah. Yang ketiga, hutang kepada parter PSSI; sejumah hotel yang digunakan kegiatan PSSI, dan juga  lembaga pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta terkait biaya pendidikan para pemain Tim Nasional. Keempat, hutang biaya kontrak; mulai dari tenaga ahli, karyawan hingga partner komersial. Dan yang terakhir biaya reimburse renovasi kantor PSSI di GBK serta pusat pelatihan Tim Nasional di Sawangan.

Hampir sebagian besar hutang-hutang tersebut lahir di era kepemimpinan duet Ketua Umum dan Sekjen; Djohar Arifin Husin-Joko Driyono. Tepatnya setelah unifikasi PSSI-KPSI yang sukses dijalankan melalui roadmap FIFA-AFC. Kala itu PSSI berbenah mengejar ketinggalan dengan menjalankan beragam program untuk memenuhi kualifikasi sebagai federasi sepakbola modern. Persoalan klasik kemudian timbul: besar pasak daripada tiang. “Sebenarnya bukan hanya besar pasak daripada tiang, tapi kebijakan high-cost alias biaya tinggi yang ditempuh Sekjen saat itu yang menjadi faktor penyumbang,” kata seorang sumber di PSSI.

Obsesi Sekjen Joko Driyono untuk menjadikan PSSI sebagai federasi sepakbola modern memang tidak salah. Tetapi mungkin financial approach yang ditempuh kurang tepat. Sehingga muncul tudingan bahwa biaya tinggi kebijakan Sekjen itulah yang menjadi variable utama lahirnya situasi besar pasak daripada tiang di PSSI. “Banyak keputusan yang diambil Sekjen berakibat PSSI harus digelontor hutang oleh para pihak,” tambah sumber di PSSI.

Tetapi bukankah semua kebijakan Sekjen disampaikan kepada Komite Eksekutif? Dengan kata lain disetujui Komite Eksekutif? Atas pertanyaan ini, anggota Komite Eksekutif PSSI Tonny Aprilani menjelaskan. “Tidak semua saya tahu. Tidak semua detil konsekuensi pembiayaan dari program diketahui Exco. Kita hanya dapat presentasi dari Sekjen, bahwa PSSI harus mengambil langkah ini, itu. Tapi detil biaya besar yang timbul dan kemudian harus berhutang, kita tidak sedetil itu di rapat Exco,” ungkapnya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Tonny yang juga di Komite Keuangan PSSI pun mengaku hanya mendapat laporan global saja dari Sekjen. Sehingga tahu-tahu dalam laporan itu PSSI ada hutang ke para pihak. Termasuk pinjam uang ke Pak La Nyalla,” ungkap Tonny yang juga mantan anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Dijelaskan Tonny, di kepengurusannya memang sudah seperti ada pembagian tugas. Ketua Umum Djohar Arifin Husin bertugas sebagai ikon formal federasi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sedangkan Wakil Ketua Umum La Nyalla Mahmud Mattalitti bertugas menghimpun dana untuk dimasukkan ke PSSI, termasuk berjualan program Tim Nasional ke MNC Grup dan SCTV. Di awal program kerja, tambah Tonny, La Nyalla berhasil menggaet kontrak sebesar 180 milyar dari MNC dan 150-an milyar dari SCTV. Sedangkan yang menjalankan dan mengoperasikan dana-dana itu di tingkat implementasi Sekjen Joko Driyono. “Itu pembagian tugasnya,” kata Tonny seraya menyatakan bahwa La Nyalla pun tidak tahu bagaimana dana-dana yang dia carikan itu digunakan oleh PSSI. “Karena operasionalnya di Sekjen,” tambahnya.

Diungkapkan Tonny, salah satu yang sekarang dikritisi oleh sejumlah pihak adalah keputusan Sekjen untuk merenovasi total kantor PSSI di Lingkar GBK Senayan. Yang ternyata hari ini, kantor tersebut tidak bisa digunakan oleh PSSI. Padahal renovasi tersebut kurang lebih menghabiskan dana 13 milyar rupiah. Kontraktornya pun juga ditunjuk langsung oleh Sekjen.

Celakanya tidak ada perjanjian tertulis yang detil dengan pengelola GBK terkait renovasi tersebut. “PSSI sudah merenovasi sebegitu besar dananya, tetapi PSSI masih tetap bayar sewa bulanan, dan sekarang malah harus keluar dari kantor itu. Disamakan perlakuannya dengan cabor-cabor yang menempati ruang di Lingkar GBK. Ini kan merugikan.”

Akibatnya apa, lanjut Tonny, banyak miss-financial approach yang berujung PSSI harus hutang untuk menutupi kebutuhan menjalankan roda organisasi. Bahkan, lanjutnya, bendahara PSSI, Husni Hasibuan juga tidak tahu detilnya. “Pak Husni itu kalau saya tanya soal keuangan PSSI, juga tidak tahu, katanya dia hanya dapat laporan keuangan tahunan saja, setiap menjelang kongres dari Sekjen.”

Dikatakan Tonny, kinerja organisasi yang didominasi satu orang memang akan selalu ada kekurangan. Untuk itu ke depan, PSSI harus belajar dari situasi tersebut

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here